Koordinator Aksi Bantah Tanda Tangan Petisi dengan Spanduk Melingkari Bundaran Tugu Belum Berizin

Spanduk berisi petisi tanda tangan wujud peduli demokrasi di Bundaran Tugu Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Spanduk berisi petisi tanda tangan wujud peduli demokrasi di Bundaran Tugu Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

BATUTIMES - Puluhan spanduk melingkari kawasan Bundaran Tugu atau Alun-Alun Tugu Kota Malang sebagai bentuk dukungan demokrasi. Aksi yang telah berlangsung sejak Sabtu lalu (5/10) ini dinilai belum memiliki izin pemasangan di area yang juga merupakan bangunan cagar budaya itu.

Menanggapi hal itu, Koordinator Aksi, Heru Deddy Budiantoro membantah belum adanya surat izin yang disetorkan terkait aksi tanda tangan petisi tersebut. Pihaknya mengklaim jika telah menyurati kepolisian, Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan instansi terkait.

"Kalau bicara izin itu, kita sudah beri tembusan. Surat pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka umum sudah dibuat ke pihak kepolisian, di situ tembusannya Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang dan instansi terkait. Nah instansi terkait itu tentunya dari Satpol PP," ujar dia. 

Apalagi, aksi yang diinisiasi oleh alumni Halokes Malang, Arek Jatim, barisan kader (Brikade) Gus Dur Malang, Malang Peduli Demokrasi (MPD), Banser, GP Ansor, NU, Pemuda Pancasila, dan yang lainnya ini bertujuan menciptakan keadaan Kota Malang yang kondusif.

Pihaknya menilai situasi politik di Indonesia saat ini banyak dibubuhi tindakan anarkis. Hal itulah yang diimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. 

"Kita ini kan mengimbah kepada adik-adik dan masyarakat khususnya, kalaupun tidak setuju dengan pemerintahan, tidak setuju dengan aparat dan sebagainya ayo sampaikanlah pesan itu melalui cara-cara yang baik," imbuhnya.

Karena itulah, semua proses untuk melakukan aksi tersebut telah dilakukan sebelum akhirnya di gelar di muka umum. Ia menilai, jika ada masyarakat yang mempertanyakan perizinan tersebut maka dipastikan bukan dari golongan yang mencintai demokrasi.

"Artinya kita ingin membuat aksi damai dan taat hukum. Jika ada masyarakat misalnya yang mempertanyakan soal perizinan itu maka tidak mencerminkan golongan kami, karena semua proses sudah dijalankan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menambahkan aksi penyampaian petisi tersebut merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang santun. Ia menilai perizinan juga telah disampaikan. 

"Mereka tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, menyampaikan segala sesuatu dengan santun dengan persatuan perundangan yang ada. Kami juga disampaikan lewat Polri dan TNI bahwa akan ada kegiatan seperti ini, berarti mereka sudah menyampaikan izin itu," jelasnya.

Pewarta : Arifina Cahyati Firdausi
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->