Awas Tertipu Fintech Bodong, Begini Cara Bedakan Yang Legal dan Ilegal

Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri (berdiri) saat memberi materi dalam kegiatan Sosialisasi Pengenalan Financial Technology kepada Media Mitra OJK. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri (berdiri) saat memberi materi dalam kegiatan Sosialisasi Pengenalan Financial Technology kepada Media Mitra OJK. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

BATUTIMES - Financial technology atau fintech saat ini memang tengah membumi di kalangan masyarakat. Jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi ini pun selalu digadang-gadang mampu memberi solusi terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat.

Namun sayangnya, tak sedikit masyarakat yang kemudian membuat aduan saat memulai memanfaatkan jasa keuangan tersebut. Di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang yang meliputi Malang Raya, Kota-Kabupaten Pasuruan, Kota-Kabupaten Probolinggo, tercatat aduan fintech menduduki posisi kedua setelah aduan dalam bidang perbankan.

Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri menyampaikan, fintech saat ini memang menjadi perhatian khusus. Sebab, meski terbilang baru, jumlah aduan yang masuk berkaitan fintech sudah mendominasi dan berada di urutan kedua.

"Perbankan di urutan pertama. Bisa dimaklumi karena itu memang jumlahnya yang terbesar. Tapi fintech tergolong masih baru dan jumlah aduannya sejak Januari sampai September terbanyak kedua," katanya kepada wartawan saat sosialisasi Pengenalan Financial Technology kepada Mitra OJK Malang yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/10/2019).

Pria berkacamata itu menjelaskan, sejak Januari hingga September 21019, tercatat ada 496 aduan. Untuk fintech sendiri, jumlah aduannya mencapai 66 aduan. Angka itu mengalami peningkatan hingga dua kali liat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari banyaknya aduan yang masuk itu, Sugiarto menjelaskan bahwa  kebanyakan masalah yang dialami konsumen adalah pemahaman yang kurang. Jadi, sebelum benar-benar memulai pinjaman, konsumen atau calon nasabah cenderung mengambil pinjaman begitu saja. "Maka dari itu, masyarakat harus paham dengan fintech ilegal dan legal," imbuhnya.

Dia menyebut, satgas waspada investigasi OJK Malang banyak menemukan modus dalam praktik fintech ilegal. Di antaranya adalah pinjaman online dan tawaran umrah. Keduanya saat ini tengah marak dan susah di monitor aktivitas  yang mereka lakukan karena adanya keterbatasan kewenangan salah satunya. "Ada cara untuk bisa membedakan fintech legal dan ilegal," ucap Sugiarto.

Menurut dia,  untuk bisa terbebas dari fintech ilegal adalah dengan memperhatikan proses pendaftaran saat men-download aplikasi fintech. Untuk fintech legal, maka aturan mainnya hanya melegalkan aplikasi untuk bisa mengakses kamera, audio, dan lokasi.

"Ketika permintaan aksesnya lebih dari itu, maka itu bisa dipastikan fintech ilegal. Karena batasannya memang akses kamera, audio, dan lokasi saja," tegas  Sugiarto.

Dengan kecanggihan teknologi itu, Sugiarto menyampaikan bahwa edukasi terhadap masyarakat terkait fintech memang harus terus digencarkan. Harapannya, masyarakat akan semakin melek dengan jasa keuangan yang resmi dan bodong.

 

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->