Bapenda Kabupaten Malang Gelontorkan Dana Rp 1 Miliar Untuk Perluasan Sismiop

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi saat ditemui terkait pembahasan penambahan jumlah Sismiop (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi saat ditemui terkait pembahasan penambahan jumlah Sismiop (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

BATUTIMES - Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang terus berinovasi guna meningkatkan sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terutama pada sektor Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal itu dikarenakan menurut Kepala Bapenda Pemkab Malang Dr Purnadi besanya potensi pada sektor tersebut. 

”Potensi sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Malang ini, terbilang sangat banyak. Hanya saja sebagian diantaranya masih belum terdata. Selain itu tanggungan pembayaran pajak yang belum dilakukan oleh WP (Wajib Pajak), juga berdampak pada pendapatan PAD,” kata Purnadi.

Perlu diketahui, berbagai kendala yang mengakibatkan terhambatnya pendapatan PAD ini, sebagian besar terjadi di sektor PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), serta inventarisasi objek pajak (OP).

Kurangnya tingkat kesadaran para WP (Wajib Pajak), menjadi dalang penyebab utama terhambatnya penghasilan PBB-P2. Bagaimana tidak, pada catatan 4 tahun belakangan ini, terdapat sekitar Rp 56 Miliar yang belum dibayarkan oleh WP ke Bapenda. Nominal tersebut didominasi oleh WP pribadi yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Malang.

”Ke depan kami akan semakin intens melakukan pendekatan terhadap WP, agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB-P2. Jika pendekatan secara persuasif tidak dihiraukan, maka langkah hukum akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Dr Purnadi saat ditemui MalangTIMES.com di ruangannya, Selasa (15/10/2019).

Selain melakukan pendekatan secara intensif, lanjut Dr Purnadi, pihaknya juga bakal mengoptimalkan sektor pengolahan data berbasis teknologi. ”Salah satu faktor kurang maksimalnya sektor pajak dan retribusi ini, dikarenakan lemahnya pendataan. Terutama data terkait WP yang menunggak pembayaran pajak,” terang pria yang identik mengenakan kaca mata ini.

Data berbasis teknologi ini dikenal dengan istilah Sismiop (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak). Dimana saat ini tercatat Sismiop sudah diterapkan di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Malang. ”Pada tahun 2019 ini, sudah ada 15 desa di Kecamatan Ngantang dan Kasembon yang menerapkan rekap data secara sistimatik melalui Sismiop,” sambung mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini.

Purnadi menambahkan, jika pada tahun 2020 mendatang pihaknya akan menambah jumlah desa yang bakal menerapkan perekapan data secara sistematik tersebut. Tepatnya di daerah penyangga kota Malang, diantaranya Pakis, Pakisaji, dan Dau. ”Target kami di tahun 2020 mendatang, akan ada tambahan 15 desa yang menerapkan Sismiop di kecamatan tersebut (Pakis, Pakisaji, dan Dau). Anggaran yang kami sediakan untuk penambahan Sismiop ini senilai Rp 1 milyar,” imbuh Dr Purnadi.

Melalui gagasan itu, Bapenda optimis dapat mengelola data valid guna mengoptimalkan pendapatan sektor pajak yang ditanggung oleh WP dan inventarisasi OP. ”Jika data sudah terkelola secara sistematik, maka pengoptimalan pendapatan PAD melalui pajak dan retribusi bisa segera terealisasi,” ujarnya. 

Sekedar diketahui, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih menjadi katgori pajak dengan pendapatan tertinggi. Tahun lalu, dari target yang dipatok hanya Rp 80 milyar. Bapenda Kabupaten Malang mampu mendulang pendapatan hingga mengalami surplus di angka yang nyaris mencapai Rp 113 miliar.

Pewarta : Ashaq Lupito
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->