Bawaslu Jatim Perintahkan Panwas Panggil Paslon Dewanti-Masrifah

ketua Bawaslu Jatim, Sufiyanto (tengah) dan anggota Bawaslu Jatim, Andreas (kiri) saat berbincang-bincang di kantor Panwaslu Kabupaten Malang. (Foto: Helmy/malangtimes)
ketua Bawaslu Jatim, Sufiyanto (tengah) dan anggota Bawaslu Jatim, Andreas (kiri) saat berbincang-bincang di kantor Panwaslu Kabupaten Malang. (Foto: Helmy/malangtimes)

MALANGTIMES -  Bawaslu Jawa Timur mendesak Panwaslu Kabupaten Malang untuk segera memanggil pasangan calon nomor urut 2, yakni pasangan Dewanti-Masrifah Hadi, terkait keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK), berupa baliho yang dipasang di beberapa titik di Kota Malang.

Menurut Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Andreas Paradede, dirinya perjalanan dari Pasuruan menuju Kabupaten Malang, melihat baliho berukuran besar yang dipasang oleh pasangan calon nomor urut 2, Dewanti-Masrifah.

"Hal itu jelas melanggar. Saya sudah memerintahkan Panwas Kabupaten Malang untuk berkirim surat kepada Walikota Malang, supaya tidak memperbolehkan pemasangan APK di daerahnya. Karena Pilkadanya di Kabupaten Malang," katanya, kepada MALANGTIMES, ditemui di kantor Panwaslu, Kabupaten Malang, Selasa (15/9/2015).

Andrean menegaskan Panwas segera memanggil pasangan calon terkait. Untuk apa? Untuk menanyakan dari mana dana produksi APK tersebut. Karena, APK yang dipasangan oleh calon, harus terdaftar di KPU dan yang harus memproduksi adalah KPU, bukan Paslon.

Lebih lanjut Andreas menegaskan, Panwas harus mengusut dari mana data produksi baliho itu. Jika dibiayai sendiri, harus terdaftar di KPU. "Walaupun pihak lain yang mendanai, wajib difaftarkan ke KPU. Jika tidak terdaftarkan ke KPU, paslon bisa kena sanksi di diskualifikasi sebagai paslon," tegasnya.

Secepatnya katanya lagi, Panwas harus segera berkirim surat kepada Walikota Malang dan memanggil paslon terkait. "Sebelum ramai menjadi persoalan, Panwas harus bekerja cepat. Saya kanget ada baliho paslon yang dipasang di Kota Malang," katanya.

Untuk penertiban tamnahnya, memang bukan Panwas. Paslon memangsang do luar daerah Kabupaten Malang, memang bukan wilayahnya dan sah saja. "Tapi, secara etik, tidak benar. Panwas wajib usut tuntas dari mana dana tersebut," tegasnya. (*)

Pewarta : Faishal Hilmy Maulida
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rochmat Shobirin
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->